Pajak (Kel 2)

TUGAS KELOMPOK

MAPEL: EKONOMI

MATERI: PAJAK

DISUSUN OLEH: KELOMPOK 2

1.    ANISSA NURASHARI DEWI (06)

2.    ERAWATI (10)

3.    JAMILATUN YUSRIANA (15)

4.    LUHUR PAMBUDI (16)

5.    NIA PUTRI FADILA (19)

6.    NOVIRA WINDA FRISTIANTIA (21)

7.    REZA RAHARJA (25)

8.    SUTRI PURJIATI (32)

9.    ULYA MELLY NAILI ROHMAH (33)

10.           ZUHROTUN NISA (36)

KELAS XI IPS 2

1.     PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

2.     FUNGSI PAJAK

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

• Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
• Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
• Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
• Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

3.     MANFAAT PAJAK

Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Sebaiknya pelajarilah manfaat dan fungsi pajak berikut ini agar lebih bijak taat pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Secara lengkap pajak banyak digunakan untuk :

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquiditing, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
2. Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Jadi dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat:

• Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit
• Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya
• Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak
• Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya
• Dana Pemilu
• Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya.

Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.

4. TARIF PAJAK

Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :

1. Tarif proporsional(a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.Contoh:Pajak Pertambahan Nilai
2. Tarif regresif / tetap (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan
3. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Pengahsilan
4. Tarif degresif ( a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

5.     PERBEDAAN PAJAK DENGAN PEMUNGUTAN NILAI LAINNYA

Pajak

a.       Iuran dengan imbalan yang tidak langsung dari negara

b.      Dapat dipaksakan

c.       Berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali

d.      Prestasi (imbalan) diterima oleh seluruh rakyat

Pungutan Resmi Lainnya

a.       Iuran dengan imbalan yang langsung dari Negara

b.      Tidak ada unsur paksaan

c.       Pengenaan terbatas pada mereka orang-orang tertentu

d.      Prestasi (imbalan) diterima oleh golongan tertentu atau orang-orang tertentu

6.     ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas Pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

·         Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

·         Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

·         Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

·         Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

·         Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

·         Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

·         Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

·         Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

·         Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut.

·         Asas politik finalsial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadadi sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara

·         Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

·         Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

·         Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

·         Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

7.    JENIS-JENIS / MACAM-MACAM PAJAK

Pajak menurut golongannya

Pajak menurut golongannya atau pajak menurut yang menanggungnya dibagi menjadi dua yaitu

a. Pajak langsung 

Pengertian pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang harus secara individu dalm pembayarannya, tida bisa melibatkan atau diwakilkan oleh orang lain.

Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB)

b. Pajak tidak langsung

Pengertian pajak tidak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak namum boleh itu dirinya sendiri atau melibatkan orang lain, jika memang waktu yang mendesak dan mempercayai kepada orang yang diberi amanah untuk mewakilkan pembayaran pajak.

Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak kendaraan. Sah-sah saja anda mewakilkan pembayaran pajak kendaraan teman anda namun sudah memenuhi prosedur yang ada. Kemudian pajak penghasilan (PPN), pajak pertambahan nilai (PPn), bea cukai, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea cukai.

Beban pajak yang dilimpahkan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang tinggi, itu sebenarnya dari pihak konsumen lah yang sudah membiayainya dalam teransaksi yang mereka lakukan. Contoh lainnya dari pajak tidak langsung adalah cukai tembakau atau pita rokok, dan juga cukai untuk minuman keras.

Pajak menurut sifatnya

Pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pajak subjektif

Pengertian pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya didasari oleh wajib pajak itu sendiri atau kondisi wajib pajak tersebut. Dengan alasan bahwa wajib pajak tersebut memiliki alasan objektif yang ada kaitannya dalam pembayaran si wajib pajak.

Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak objektif

Pengertina pajak objektif adalah pajak yang sistem pemungutannya berdasarkan objek pajak yang di dimiliki oleh wajib pajak tanpa memperhatikan kodisi wajib pajak.

Maksudnya walau pendapatan wajib pajak itu naik atau turun maka tidak akan mempengaruhi pajak objektif tersebut.

Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai (PPn), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Menurut pihak yang memungut dan yang mengelola

Pajak menurut pihak yang mengelolanya atau pihak yang memungutnya dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pajak pusat 

Pengertian pajak pusat adalah atau pajak Negara adalah pajak yang sistem pungutannya oleh pihak pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dibawah Departemen Keuangan.

Pajak Negara digunakan sebagai pendapatan Negara yang akan digunakan untuk biaya pengeluaran yang akan mensejahterakan masyarakat.

Contoh pajak Negara adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), kemudian pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). bea meterai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea cukai, pajak orang asing, serta pajak atas royalti dan dividen

b. Pajak daerah.

Pengertian pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Baik itu pemerintah daerah tingkat satu atau pemerintah daerah tingkat dua.

Yang mana pajak daerah tersebut digunakan sebagai pendapatan daerah yang kemudia digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna mengembangkan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

8.     SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

Secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia yaitu ada empat cara:

1. Official Assessment System
2. Semi Self Assessment System
3. Full Self Assessment System
4. Withholding System

Berdasarkan sejarah, sistem pemungutan perpajakan yang pernah dilaksanakan di Indonesia, ialah:

• Sistem Official Assessment, dilaksanakan sampai pada tahun 1967
• Sistem semi Self Assessment dan Witholding, dilaksanakan sampai pada periode 1968 – 1983
• Sistem Self Assessment, dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 sampai sekarang, atas dasar perombakan perundang – undangan perpajakan pada tahun 1983.

Berikut ini penerapan dari setiap sistem pemungutan pajak yang pernah dan diberlakukan di Indonesia.

1. Penerapan Official Assessment

Dalam sistem ini fiscus memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak serta menentukan besarnya utang pajak orang pribadi dan badan dengan cara mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak oleh karena itu pada sistem ini mengakibatkan wajib pajak bersifat pasif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam sistem official assessment ini adalah:

• Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat bergantung pada pihak fiscus sehinga menimbulkan kecenderungan masyarakat wajib pajak yang kurang bertanggung jawab dalam memikul beban negara yang ada hakikatnya adalah untuk kepentingan sendiri dalam bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan.
• Adanya kelemahan perundang – undangan yang lama, yang memuat terlalu banyak peraturan pajak yang  justru membingungkan sistem pemungutannya.
• Ragam dan jenis pajak dalam sistem perpajakan yang lama terlalu banyak
• Sistem pemungutan pajak sangat berbelit – belit

2. Penerapan Semi Self Assessment System dan Withholding System

Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan fiscus. Mekanisme dari sistem ini yaitu wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun pajak lalu kemudian fiscus menetapkan besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

Sistem semi self assessment diterapkan dengan sistem withholding, yang pada saat itu dikenal dengan sebutan tata cara MPS MPO.  Withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dan bukan fiscus maupun wajib pajak itu sendiri. Pada masa tersebut besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiscus

3. Penerapan Full Self Assessment System

Sistem full self assessment adalah suatu sistem dimana wajib pajak menghitung melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dilaporkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang tinggi pada masyarakat sehingga terjadi suatu peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Konsekuensi diberlakukannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar – benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung pajak, dimana tempat membayar pajak, apa yang terjadi jika terjadi salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang diterima apabila melanggar ketetapan – ketetapan perpajakan.

9.     OBJEK DAN CARA PENGENAAN PAJAK

OBJEK PAJAK

1. Objek Pajak Penghasilan (PPh)
2. Objek Pajak PPN
3. Objek Pajak PPnBM
4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
5. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Objek Pajak Bea Materai

CARA PENGENAAN PAJAK
Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).

2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan penge¬naan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle).Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara mengga¬bungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

110. Contoh Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Contoh soal : Andi seorang karyawan tetap dari PT ABC, Andi dengan status menikah dan mempunyai 1 orang anak mendapatkan penghasilan sebesar 3.000.000,. setiap bulan, berapakah PPh pasal 21 yang harus di potong oleh PT ABC atas gaji yang diterima andi?

Penghitungan pasal 21

Dalam penghitungannya kita setahunkan

Penghasilan Bruto =   3.000.000 x 12 = 36.000.000
Dikurangi Biaya Jabatan (5% atau maksimal 6.000.000) = 5% X 36.000.000 = 1.800.000
dikurangi dengan PTKP (K/1) = 28.350.000 ( 24.300.000+2.025.000+2.025.000)

Penghasilan Kena Pajak = 36.000.000 – 1.800.000 – 28.350.000 = 5.850.000

PPh pasal 21 setahun = 5% x 5.850.000 = 292.500
PPh pasal 21 sebulan = 292.500 / 12 = 24.375

111.  Contoh Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Di ketahui Pak Jaya memiliki penghasilan Rp. 90.000.000,00 pertahunnya. Akan tetapi Pak Jaya belum menikah sehingga belum mempunyai anak. Hitung besar pajak penghasilan yang harus dibayar perbulannya? Jawab :
Besar penghasilan Rp. 90.000.000,00
tarif pajaknya :
5% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 1.250.000,00
10% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00
15% x Rp. 40.000.000,00 = Rp. 6.000.000,00

Pajak penghasilan pertahunnya yaitu Rp. 9.750.000,00
Pajak per bulannya yaitu Rp.812.500,00

Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar oleh Pak Jaya perbulannya sebesar Rp. 812.500,00

12. Contoh Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan

Tuan Ponco seorang pengusaha terkenal memiliki 2 buah rumah pada tahun 2007, objek pertama terletak di desa Wlingi, Blitar dan Objek kedua terletak di desa  Bendo, Blitar. Diketahui bahwa untuk objek pertama NJOP Bumi sebesar Rp. 8.000.000,- dam NJOP Bangunan sebesar Rp. 7.500.000,-. Untuk Objek yang kedua diketahui NJOP bumi sebesar Rp. 9.000.000,- dan NJOP Bangunan sebesar Rp. 6.000.000,-

Hitung PBB terhutang tahun 2007 Tuan Ponco atas kedua objek tersebut !

Jawab:

 PBB Terhutang  = Tarif (0,5%) x NJKP

 NJKP = NJOP – NJOPTKP

 Dimana NJOP = NJOP Bumi + NJOP Bangunan

NJOP Di desa Wlingi

NJOP Bumi        =   Rp.    8.000.000,-

NJOP Bangunan =  Rp.    7.500.000,-

Total                          Rp. 15.500.000,-        Merupakan NJOP terbesar

NJOP di desa Bendo

NJOP Bumi         =    Rp.   9.000.000,-

NJOP Bangunan =   Rp.   6.000.000,-

Total                           Rp. 15.000.000,-

Desa Wlingi :

NJOP Bumi         =                                              Rp.    8.000.000,-

NJOP Bangunan =                                              Rp.    7.500.000,-

NJOP sbg dasar pengenaan PBB                   Rp. 15.500.000,- (NJOP Terbesar)

NJOPTK                                                               Rp. 12.000.000 –

NJOP utk

Perhitungan PBB                                                 Rp.   3.500.000,-

Desa Bendo :

NJOP Bumi                                                     =   Rp.   9.000.000,-

NJOP Bangunan                                            =   Rp.   6.000.000,-

NJOP sbg dasar pengenaan PBB                    Rp. 15.000.000,-

NJOPTK                                                               Rp.                0,- (-)

NJOP utk

Perhitungan PBB                                                 Rp. 15.000.000,-

PBB  Terhutang = Tarif  x  NJKP

                           = 0,5% x 20% x Rp. 18.500.000,-

                           = Rp. 18.500

13. Contoh Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan

Tuan Poneng adalah seorang pengusaha terkenal memiliki 2 buah rumah yang terletak di Blitar. Objek pertama terletak di jalan semeru dan objek kedua terletak di jalan raya rinjani. Diketahui objek pertama NJOP bumi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 M) dan NJOP bangunan Rp. 3.500.000,- (3,5 M) sedangkan untuk yang kedua diketahui NJOP bumi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 M) dan NJOP Bangunan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (4,5 M). Hitunglah PBB terhutang Tuan Poneng atas kedua objek tersebut.

Jawab :

NJOP terbesar adalah terletak pada NJOP di Jalan Raya Rinjani dengan :

NJOP Bumi          =  Rp.  1. 000.000.000,-

NJOP Bangunan =  Rp.  4.500.000.000,- +

NJOP sbg dasar

Pengenaan  PBB =  Rp.  5.500.000.000,-

NJOPTKP             = Rp.       12.000.000,- (-)

NJOP utk

Perhitungan PBB     Rp.  5.488.000.000,-

Jl. Semeru :

NJOP Bumi           =   Rp. 1.000.000.000,-

      NJOP bangunan   =   Rp. 3.500.000.000,-  +

      NJOP sbg dasar

      Pengenaan   PBB =   Rp. 4.500.000.000,-

      NJOPTKP              =   Rp.                      0,-  (-)

      NJOP utk

      Perhitungan PBB   =   Rp. 4.500.000.000,-

      NJOP = NJOP Bumi + NJOP Bangunan = Rp. 5.488.000.000 + Rp. 4.500.000.000,- =    

      Rp.9.988.000.000.

      PBB Terhutang  = Tarif x NJKP = Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

                                 = 0,5% x 40% x 9.988.000.000.

                                 =  Rp. 19.970.000,-